Menurut jadwal, undangan yang saya terima pada acara Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) VI tercantum salah satu sesinya adalah Pelantikan Pengurus Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Kalimantan Selatan. Ketika tiba acara tersebut ternyata yang dilantik tidak hanya komisariat UNLAM, tetapi ada dua pengurus DPD dan 20 Pengurus Komisariat. Saya salah satu diantara mereka yang dilantik sebagai pemegang amanah Dewan Pengurus Daerah (DPD) IAEI Malang Raya.
Pengurus lainnya yang dilantik adalah DPD Ponorogo yang diwakili oleh Ustadz Setiawan Institut Studi Islam Darus Salam (ISID) Gontor Ponorogo, yang lainnya Pengurus Komisariat, termasuk Komisariat Unlam Banjarmasin Kalsel.
Pelantikan pengurus IAEI oleh Prof. Dr. H. Mansur Ramly, M.Si (wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IAEI dan ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud. RI) merupakan bagian dari acara FRPS VI yang diselenggaran oleh Bank Indonesia Jakarta, DPP IAEI dan Unlam Banjarmasin berlangsung selama dua hari (26-27 Juni 2013) di kampus Unlam Banjarmasin Kalsel.
Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah "Optimalisasi Dukungan Pemerintah untuk Mempercepat Pengembangan Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia” dengan sub tema; 1) Penguatan regulasi dan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah, 2) Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam penerbitan sukuk atau surat berharga syariah investasi, 3) Optimalisasi peran bank syariah dalam pembiayaan proyek pemerintah, 4) Model pengelolaan dana haji berbasis Perbankan Syariah yang efektif dan memiliki efek multiplier terhadap perekonomian nasional, 5) Strategi peningkatan peran Perbankan Syariah dalam pembiayaan sektor pertanian dan keuangan inklusif, dan 6) Sinergi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan yang juga didukung Banjarmasin Post Group, Perwakilan BI wilayah II Kalsel, dan semua bank syariah di Kalsel yang dibuka oleh Gubernur Kalsel. H. Rudy Arifin ini dihadiri kurang lebih 700 peserta yang terdiri dari para akademisi, peneliti dan mahasiswa dari lebih 100 perguruan tinggi se Indonesia, dan Pengurus IAEI Komisariat, DPD, dan DPP.
Pada event penting ini penyelenggara berhasil menyeleksi 136 hasil riset tentang Perbankan dan Keuangan Syariah dari beberapa negara. 12 hasil riet terbaik dipresentasikan pada kegiatan tersebut.
Ahmad Bukhori, Departemen Perbankan Syariah BI Jakarta dalam sambuatannya menyampaikan manfaat yang diharapkan dalam forum penting ini, yaitu antara lain memberikan ide dan rekomendasi segar dan implementatif untuk program-program pengembangan industri perbankan syariah nasional dan media komunikasi (knowledge sharing) para akademisi, peneliti, dan praktisi.
Prof. DR. H. Mansur Ramly, M.Si selaku wakil ketua IAEI pusat dan Ketua BAN-PT bertindak sebagai keynote speech menyampaikan bahwa sangat bergembira dan mengapresiasi perkembangan industri, lembaga kajian dan program studi di bidang ekonomi syariah di Indonesia. Lebih bergembira lagi dan sangat optimis untuk perkembangan kedepan, bahwa dari 1.300 fakultas ekonomi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, 70%-nya berencana membuka prodi ekonomi Islam. Ini prospek yang sangat bagus.
Sebagai ketua BAN-PT saya mencatat hasil akreditasi Prodi Ekonomi Islam paling tinggi predikat B (reputasi nasional atau dapat bersaing di tingkat nasional), kedepan kita berharap dapat meningkat dengan predikat A (reputasi internasional atau dapat bersaing di tingkat internasional).
Sisi lain secara kelembagaan masih perlu pembenahan karena sangat banyak varian atau model nomenklatur program studi, belum lagi soal pengembangan keilmuannya. IAEI harus segera menyelesaikan problem tersebut bekerjasama dengan Dirjen Dikti Kemendikbud. RI dan Dirjen Pendis Kemenag. RI. Upaya tersebut diharapkan segera ada standar kelembagaan dan standar keilmuan di bidang Ekonomi Islam.
Pada kesempatan yang sangat penting tersebut juga digelar "Forum Bersama" yang diikuti Pengurus IAEI pusat, daerah, komisariat, para Rektor, para Dekan FE dan Syariah, serta 42 pengelola program studi ekonomi syariah perguruan tinggi se Indonesia.
Forum Bersama dengan tema bahasan "Optimalisasi Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Program Studi Ekonomi Islam di Indonesia" yang bertempat di aula rektorat Unlam membahas dua naskah; pertama, “Peran Strategis IAEI dalam Pengembangan Program Studi Ekonomi Islam di Indonesia” oleh Dr. H. Nurul Huda, M.Si (Ketua DPP IAEI) dan kedua, “Peran SDbs dalam Pengembangan Industri Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia” oleh Bapak Mulya Siregar (Direktur Departemen Perbankan Syariah BI).
Nurul Huda dalam presentasinya mengungkapkan bahwa ada 4 hal yang harus segera mendapat perhatian terkait dengan pengembangan Program Studi Ekonomi Islam di Indonesia; yaitu,
Pertama; problem nomenklatur Program Studi Ekonomi Islam yang banyak macam. Upaya IAEI mensinerjikan konsep Dirjen Dikti Kemendikbud RI dengan Dirjen Diktis Kemenag RI dengan menawarkan konsep kurikulum berikut nomenklaturnya berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKI) versi IAEI.
Kedua; soal kompetensi Sumber Daya Insani sebagai pengajar yang mempunyai kualifikasi di bidang Ekonomi Islam dirasa masih sangat kurang. Upaya IAEI adalah mengadakan program sertifikasi keahlian Ilmu Ekonomi Islam dengan berbagai cabangnya. Program ini juga diharapkan bisa diikuti oleh tenaga pengajar, walaupun tidak mempunyai latar belakang Ilmu tersebut. Sekarang masih diupayakan legalisasinya.
Ketiga; soal Sistem Penjaminan Mutu, dan keempat; soal pengembangan dan percepatan pendirian Program Studi Ekonomi Islam. Menurut catatan sudah ada sekitar 360-an Program Studi Ekonomi Islam di seluruh Indonesia yang perlu pengembangan kualitasnya, dan diperlukan pendampingan bagi sekitar 70% dari sekitar 1300 Fakultas Ekonomi si seluruh Indonesia yang berminat membuka Program Studi Ekonomi Islam.
Sementara Mulya Siregar dalam paparannya mengatakan betapa peran SDM sangat menentukan perkembangan industri dan program studi Ekonomi Islam di Indonesia, sementara ketersediaan SDM tersebut, baik sebagai praktisi maupun sebagai tenaga pengajar masih sangat terbatas.
Kondisi seperti sangat menghawatirkan, kalau tidak segera ada upaya yang serius. Apalagi jika dikaitkan dengan akan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Meski kurang dari tiga tahun, banyak dari kita belum memahami MEA secara utuh. MEA ingin mewujudkan ASEAN sebuah pasar tunggal dan basis produksi yang diyakini dapat menekan biaya transaksi dan memaksimalkan manfaat dari perdagangan. Apabila kita tidak siap, baik industri maupun lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis ekonomi Islam akan direbut oleh asing yang lebih siap.
Untuk mengatasi kekhawiran tersebut Bank Indonesia tidak tinggal diam, demikian Mulya Siregar menuturkan. Apa yang dilakukan oleh BI dalam rangka menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, khususnya di bidang ekonomi Islam antara lain adalah paket program Training of Trainer (TOT) yang bisa diakses oleh masing-masing perguruan tinggi dengan biaya penuh dari BI. Disamping itu, BI juga mempunyai program pengadaan dan menyusunan buku ekonomi Islam yang juga bisa diakses secara gratis, dan tentu program-program lainnya, seperti penelitian dan pertemuan ilmiah yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian di bidang ekonomi Islam.
Tentu, kita semua berharap bahwa semangat dan cita-cita yang sangat baik dalam kerangka percepatan pengembangan industri dan kajian ekonomi Islam di negara kita tercinta Republik Indonesia harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, agar segera dapat menyelesaikan problem ekonomi yang membawa masyarakat ke arah kehidupan yang sejahtera dalam Ridlo Allah SWT., amin.
Hotel "A" Jl. Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalsel.
28 Juni 2013.
Selamat Bah....semoga menjadi medan perjuangan yang barakah.amin
BalasHapus